Demonstrasi aktivis Greenpeace Indonesia bersama elemen mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026, mengundang perhatian publik. Aksi tersebut membawa tuntutan terkait krisis iklim, kerusakan lingkungan, kabut asap, serta nasib masyarakat terdampak bencana ekologis. Bertepatan dengan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aksi ini mengingatkan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting demokrasi Indonesia.

Sebagai santri, kita tidak asing dengan perbedaan pendapat. Di pesantren, perbedaan pandangan merupakan bagian dari tradisi keilmuan. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami persoalan, tetapi tetap menjunjung ilmu, adab, dan penghormatan terhadap sesama. Dari tradisi ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak harus disampaikan dengan permusuhan dan kritik tidak seharusnya kehilangan kesantunan.

Dalam bernegara, menyampaikan aspirasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati. Pemerintah perlu mendengarkan kritik sebagai bahan evaluasi. Namun, kebebasan berpendapat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, ketertiban, dan penghormatan terhadap kepentingan umum. Dalam pandangan santri, tujuan yang baik idealnya ditempuh melalui cara yang baik.

Islam mengajarkan pentingnya nasihat dan amar makruf nahi mungkar. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 125:

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: "Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik."

Ayat tersebut mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran tidak cukup dengan niat baik, tetapi juga harus memperhatikan cara dan pendekatan. Dalam demokrasi, prinsip ini menjadi pedoman agar kritik disampaikan secara santun, argumentatif, dan berorientasi pada perbaikan.

Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan merupakan prinsip penting bermasyarakat. Karena itu, kita tidak boleh terjebak dalam kebencian ketika menilai pemerintah. Setiap kebijakan perlu dinilai secara adil berdasarkan fakta, tujuan, pelaksanaan, dan dampaknya bagi rakyat.

Pada akhirnya, menjadi santri bukan berarti menjauh dari persoalan politik dan kebangsaan. Ilmu agama seharusnya menjadikan santri lebih bijaksana menilai persoalan, santun menyampaikan pendapat, dan bertanggung jawab mengambil sikap.

Oleh:Idris Baidowi